JURNAL TEKNOLOGI

RICKY KURNIAWAN


ANGGOTA KELOMPOK :  BANU SATRIA IMAM ANGGARA
                                       LAKSAN AGUNG PRABOWO

4KA11 
ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI

1. Abstrak

    Prinsip‐prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negar tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam  kode  etik  (Code  of  conduct)  profesi.

2. Daftar Isi

1. Abstrak
2. Daftar Isi
3. Pendahuluan
4. Landasan Teori
5. Metode Penelitian
6. Kesimpulan
7. Daftar Pustaka

3. Pendahuluan

    Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.
Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini.

4. Landasan Teori

    Etika berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia itu yakin dan wajib berbuat baik dan menghindari yang jahat. Oleh karena itu dalam etika mempermasalahkan hal-hal seperti: apakah yang disebut baik itu, apakah yang buruk itu, apakah ukuran baik dan buruk itu, apakah suara batin itu, mengapa orang terikat pada kesusilaan.
Profesionalisme adalah suatu kemampuan yang dianggap berbeda dalam menjalankan suatu pekerjaan . Profesionalisme dapat diartikan juga dengan suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut.
Tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer: 1. Kelenturan logika (logical malleability), kemampuan memrograman komputer untuk melakukan apa pun yang kita inginkan. 2. Faktor transformasi (transformation factors), Contoh fasilitas e-mail yang bisa sampai tujuan dan dapat dibuka atau dibaca dimanapun kita berada, 3. Faktor tak kasat mata (invisibility factors). semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan, yang membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan yang rumit terlihat dan penyalahgunaan yang tidak tampak.
Beberapa langkah menghadapi dampak pemanfaatan IT :
Desain yang berpusat pada manusia.
Dukungan organisasi.
Perencanaan pekerjaan.
Pendidikan.
Umpan balik dan imbalan.
Meningkatkan kesadaran publik.
Perangkat hukum.
Riset yang maju.
Sepuluh langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankanstandar etika berupa :
• Formulasikan suatu kode perilaku.
• Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer.
• Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar, seperti tenguran, penghentian, dan tuntutan.
• Kenali perilaku etis.
• Fokuskan perhatian pada etika secara terprogram seperti pelatihan dan bacaan yang disyaratkan.
• Promosikan undang-undang kejahatan komputer pada karyawan. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakan, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika.
• Mendorong penggunaan program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau
penyalahgunaan obat bius.
• Dorong partisipasi dalam perkumpulan professional.
Posisi dalam Dunia IT :
n System Analyst
n Analyst Programmer
n ERP (enterprise resource planning) Consultant
n Systems Programmer/ Software Engineer n Web Designer
n Systems Engineer
n Tester
n Database Administrator
n Manager
n IT Manager
n Project Manager
n Account Manager
n Helpdesk Analyst
n IT Executive
n IT Administrator
n Network Administrator
n Security Network Analyst
n Database Administrator
n Network Support Engineer
n Business Development
n Manager
n IT Manager
n Project Manager
Beberapa pengertian tentang etika profesi :
1.Merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar.
2. Dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
3. Merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
4. Tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
5. Merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

5. Metode Penelitian

    Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri‐ciri profesionalisme:
1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu     yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya.
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam               membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingukan         yang terbentang di hadapannya.
4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan               menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan         pribadinya.

Ciri-ciri profesionalime di bidang IT adalah :

1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu     yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang IT.
2. Punya ilmu dan  pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam               membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan       yang terbentang di hadapannya.
4. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Profesionalisme diasumsikan mempunyai             pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan dan         bisa diterapkan dalam praktek.
5. Asosiasi Profesiona. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang              dimaksudkan untuk meningkatkan status anggota. Organisasi tersebut memiliki persyaratan khusus untuk        menjadi anggotanya.
6. Pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang               pendidikan tinggi.
7. Ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari         suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
8. Pelatihan Institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional           dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.         Peningkatan keterampilan melalui pengembangan professional juga dipersyaratkan.
9. Lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang                 memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
10. Otonomi Kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar                 terhindar dari intervensi dari luar.
11. Kode Etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur                       pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
12. Mengatur Diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan                   pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang         berkualifikasi paling tinggi.
13. Layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesi  yang  dapat dipertahankan           selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan             masyarakat.
14. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan           imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap                 layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.
Prinsip‐prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negar tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam  kode  etik  (Code  of  conduct)  profesi adalah:
1.  Standar‐standar  etika  menjelaskan  dan  menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan              masyarakat pada umumnya.
2.  Standar‐standar  etika  membantu  tenaga  ahli  profesi dalam  menentukan  apa  yang  harus  mereka            perbuat kalau  mereka  menghadapi  dilema‐dilema  etika  dalam pekerjaan.
3.  Standar‐standar  etika  membiarkan  profesi  menjaga reputasi  atau  nama  dan  fungsi‐fungsi  profesi            dalam masyarakat melawan kelakuan‐kelakuan yang jahat dari anggota‐anggota tertentu.
4.  Standar‐standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan  moral‐moral  dari  komunitas,                dengan demikian  standar‐standar  etika  menjamin bahwa  para anggota profesi akan menaati kitab UU        etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya.
5.  Standar‐standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga      ahli profesi.
6.  Perlu  diketahui  bahwa  kode  etik  profesi  adalah  tidak sama  dengan  hukum  (atau  undang‐undang).        Seorang ahli  profesi  yang  melanggar  kode  etik  profesi  akan menerima  sangsi  atau  denda  dari              induk organisasi profesinya.

6. Kesimpulan

Etika pada akhirnya membantu kitauntuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yangpelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

7. Daftar Pustaka

http://ftumj.ac.id/upload/kode_etik_profesi.pdf
http://fe.usu.ac.id/files/Kode%20Etik%20USU/kode_etik_TI.pdf

Jurnal Teknologi

Jurnal Teknologi

RICKY KURNIAWAN

ANGGOTA KELOMPOK : - LAKSA AGUNG PRABOWO

                                              - BANU SATRIA IMAM ANGGARA
4KA11

ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI

 

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.
Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kitauntuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yangpelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM SISTEM INFORMASI
Etika berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia itu yakin dan wajib berbuat baik dan menghindari yang jahat. Oleh karena itu dalam etika mempermasalahkan hal-hal seperti: apakah yang disebut baik itu, apakah yang buruk itu, apakah ukuran baik dan buruk itu, apakah suara batin itu, mengapa orang terikat pada kesusilaan.
Profesionalisme adalah suatu kemampuan yang dianggap berbeda dalam menjalankan suatu pekerjaan . Profesionalisme dapat diartikan juga dengan suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut.
Tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer: 1. Kelenturan logika (logical malleability), kemampuan memrograman komputer untuk melakukan apa pun yang kita inginkan. 2. Faktor transformasi (transformation factors), Contoh fasilitas e-mail yang bisa sampai tujuan dan dapat dibuka atau dibaca dimanapun kita berada, 3. Faktor tak kasat mata (invisibility factors). semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan, yang membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan yang rumit terlihat dan penyalahgunaan yang tidak tampak.
Beberapa langkah menghadapi dampak pemanfaatan IT :

1. Desain yang berpusat pada manusia.
2. Dukungan organisasi.
3. Perencanaan pekerjaan.
4. Pendidikan.
5. Umpan balik dan imbalan.
6. Meningkatkan kesadaran publik.
7. Perangkat hukum.
8. Riset yang maju.

Sepuluh langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankanstandar etika berupa :
• Formulasikan suatu kode perilaku.
• Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer.
• Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar, seperti tenguran, penghentian, dan tuntutan.
• Kenali perilaku etis.
• Fokuskan perhatian pada etika secara terprogram seperti pelatihan dan bacaan yang disyaratkan.
• Promosikan undang-undang kejahatan komputer pada karyawan. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakan, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika.
• Mendorong penggunaan program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau
penyalahgunaan obat bius.
• Dorong partisipasi dalam perkumpulan professional.
Posisi dalam Dunia IT :
n System Analyst
n Analyst Programmer
n ERP (enterprise resource planning) Consultant
n Systems Programmer/ Software Engineer n Web Designer
n Systems Engineer
n Tester
n Database Administrator
n Manager
n IT Manager
n Project Manager
n Account Manager
n Helpdesk Analyst
n IT Executive
n IT Administrator
n Network Administrator
n Security Network Analyst
n Database Administrator
n Network Support Engineer
n Business Development
n Manager
n IT Manager
n Project Manager
Beberapa pengertian tentang etika profesi :
1.Merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar.
2. Dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
3. Merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
4. Tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
5. Merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

PROFESIONALISME

            Biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri‐ciri profesionalisme:

1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya.
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingukan yang terbentang di hadapannya.
4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Ciri-ciri profesionalime di bidang IT adalah :

1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang IT.
2. Punya ilmu dan  pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Profesionalisme diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan dan bisa diterapkan dalam praktek.
5. Asosiasi Profesiona. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status anggota. Organisasi tersebut memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
6. Pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
7. Ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
8. Pelatihan Institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan professional juga dipersyaratkan.
9. Lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
10. Otonomi Kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar dari intervensi dari luar.
11. Kode Etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
12. Mengatur Diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
13. Layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesi  yang  dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
14. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

TUJUAN KODE ETIKA PROFESI

Prinsip‐prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negar tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan  dalam  kode  etik  (Code  of  conduct)  profesi adalah:

1. Standar‐standar  etika  menjelaskan  dan  menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar‐standar  etika  membantu  tenaga  ahli  profesi dalam  menentukan  apa  yang  harus  mereka  perbuat kalau  mereka  menghadapi  dilema‐dilema  etika  dalam pekerjaan.
3. Standar‐standar  etika  membiarkan  profesi  menjaga reputasi  atau  nama  dan  fungsi‐fungsi  profesi  dalam masyarakat melawan kelakuan‐kelakuan yang jahat dari anggota‐anggota tertentu.
4. Standar‐standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan  moral‐moral  dari  komunitas,  dengan demikian  standar‐standar  etika  menjamin bahwa  para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya.
5. Standar‐standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.
6. Perlu  diketahui  bahwa  kode  etik  profesi  adalah  tidak sama  dengan  hukum  (atau  undang‐undang). Seorang ahli  profesi  yang  melanggar  kode  etik  profesi  akan menerima  sangsi  atau  denda  dari  induk  organisasi profesinya.

DAFTAR PUSTAKA
http://ftumj.ac.id/upload/kode_etik_profesi.pdf
http://fe.usu.ac.id/files/Kode%20Etik%20USU/kode_etik_TI.pdf

JURNAL TELEMATIKA

JURNAL TELEMATIKA

Ricky Kurniawan

ANGGOTA KELOMPOK : LAKSA AGUNG PRABOWO , BANU SATRIA IMAM ANGGARA

4KA11

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

PENGARUH PERKEMBANGAN TELEMATIKA TERHADAP TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Abstrak

Pada kebanyakan negara , money laundering dan pembiayaan terorisme menjadi isu yang signifikan dalam rangka pencegahan , pemberantasan dan penuntutannya. Isu money laundering dalam beberapa tahun terakhir selalu mengemuka dan  menjadi perhatian publik khusunya di indonesia atau tepatnya sejak bulan juni 2001 , yaitu pertama kalinya indonesia di masukkan dalam daftar negara yg tidak koopertatif dalam pemberantasan tidak pidana pencucian uang

kata kunci : money laundering

2. Daftar Isi

1. Abstrak

2. Daftar Isi

3. Pendahuluan

4. Landasan Teori

5. Metode Penelitian

6. Kesimpulan

7. Daftar Pustaka

3. Pendahuluan

Sepanjang sejarah, manusia dalam kehidupannya selalu berusaha memenuhi keperluannya

dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.1 Apabila sebelumnya manusia

menggunakan batu, kulit atau daun sebagai media untuk menulis atau menggambar, namun

sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis komputer. Kalau dahulu

orang ingin menyampaikan pesan kepada orang lain harus berhadapan langsung dengan

penerima pesan atau dengan menyuruh orang lain membawakan pesannya, maka sekarang dapat

dilakukan dengan cukup menelpon atau memanfaatkan fasilitas jaringan komputer (e-mail).

Memang sejak awal manusia selalu termotivasi memperbaharui teknologi yang ada. Dari semua

kemajuan yang signifikan yang dibuat manusia sampai hari ini, mungkin hal terpenting adalah

perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

Berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, pada masa sekarang tidak dapat

dilepaskan dengan telematika (cyberspace)2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat, antara lain dalam bidang

perdagangan (e-commerce), pemerintahan (e-government), dan bahkan terhadap perilaku

masyarakat (social behaviour) yaitu semula berbasis media kertas (paper based) sekarang

menjadi system elektronik (electronic based).3

Salah satu faktor pendorong yang utama berkembangnya teknologi informasi dan

komunikasi di bidang perdagangan (e-commerce) ditandai dengan globalisasi perdagangan

barang dan jasa. Perdagangan global telah diterima sebagai kesepakatan dunia, termasuk

Indonesia yaitu dengan telah diratifikasinya perjanjian Marakesh dan pendirian World Trade

Organization (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesaahan

Agreement Establishing the World Trade Organization. Saat ini hampir semua negara telah

bergabung dalam World Trade Organization (WTO). Sementara itu negara-negara yang belum

tergabung ke dalamnya telah dan sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat

diterima sebagai anggota.

Maraknya electronic transaction (e-transaction), yang dikenal pula sebagai eletronic

commerce (e-commerce)5, menimbulkan tantangan baru. Kejahatan dengan telemarketing, yaitu

menawarkan barang melalui telepon secara melawan hukum, sudah makin marak akhir-akhir ini

di dunia maya (virtual wold atau cyberspace). Pengiriman e-mail melalui Internet atau

pengiriman short message system (SMS) melalui telepon genggam (hanphone atau mobile

phone) yang berisi informasi yang menyesatkan juga sering terjadi. Belum lagi upaya hackers

untuk masuk ke electronic files badan-badan atau institusi pemerintah, perusahaan, atau

perorangan dengan mencuri informasi, bahkan dengan melakukan perubahan data elektronik

yang tersimpan, sungguh sangat merugikan negara dan masyarakat.6

Dalam dunia perbankan, pengiriman uang melalui wire transfer telah lazim dilakukan di

Indonesia. Pada saat ini Credit Card dan Debit Card telah menjadi alat untuk melakukan

pembayaran dalam kegiatan bisnis masyarakat perkotaan, antara lain untuk membayar belanja di

mall, supermarket, restoran dan agen-agen penjualan yang menyediakan fasilitas tersebut.

Perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi informasi dan globalisasi ekonomi

memudahkan transfer dana (wire transfer) dilakukan secara cepat dan mudah dengan melewati

batas-batas yurisdiksi suatu negara. Di samping itu, penggunaan digital cash (e-cash)7 dalam

transaksi melalui jaringan internet telah diperkenalkan karena adanya tuntutan transaksi yang

efisien, namun pihak-pihak yang bertransaksi identitasnya tidak diketahui (anonymous). Tentu

saja, kemudahan-kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh para pencuci uang (money

launderer) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan dari

tindak pidana, dengan cara harta kekayaan (uang) ilegal tersebut dimasukkan melalui

international banking system atau melalui jaringan bisnis di internet sehingga akan sulit dilacak

asal usulnya. Karena sifat kegiatan pencucian uang tersamarkan maka diperkirakan jumlah uang

yang dicuci setiap tahunnya sebesar $500 miliar hingga $1 triliun.8 Hal ini membuat tugas

pemberantasan pencucian uang lebih sulit dan mendesak daripada sebelumnya.

4. Landasan Teori

Pengembangan teknologi informasi (telematika) terkait dengan jaringan yang terhubung

diawali pada tahun 1962, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melakukan riset

penggunaan teknologi komputer untuk kepentingan pertahanan udara Amerika Serikat. Melalui

lembaga risetnya yaitu Advanced Research Project Agency (ARPA) menugasi the New

Information Processing Techniques Office (IPTO), yaitu suatu lembaga yang diberi tugas untuk

melanjutkan riset penggunaan teknologi komputer di bidang pertahanan udara.9 Selanjutnya

Pada tahun 1969 Departement Pertahanan Amerika Serikat menemukan sebuah teknologi yang

esensinya memadukan teknologi telekomunikasi dengan komputer yang dikenal dengaan nama

ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) yaitu system jaringan melalui

hubungan antar komputer di daerah-daerah vital dalam rangka mengatasi masalah jika terjadi

serangan nuklir.

Keberhasilan dalam memadukan teknologi tersebut atau yang dikenal dengan istilah

teknologi informasi (information technology) pada tahun 1970 mulai dimanfaatkan untuk

keperluan non-militer oleh berbagai universitas.11 Pada dekade inilah sebenarnya manusia telah

memasuki era baru yaitu melalui perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan manusia

hampir di semua aspek kehidupan.

Berpadunya globalisasi dan kemajuan teknologi bidang informasi dan komunikasi, telah

mendorong munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan secara berangsur cara-cara

bisnis yang lama ditinggalkan. Bukan saja bisnis menjadi semakin maju, tetapi juga jenis-jenis

transaksinya makin banyak, makin canggih dan makin cepat proses penyelesaiannya. Di pihak

lain hal ini tentunya ekses negatif yang timbul tidak dapat dihindari, karena dapat memunculkan

jenis-jenis kejahatan bisnis (business crime) baru, dan menimbulkan persoalan lain seperti

pelanggaran privacy, pornography, counterfeiting, defamation, hackers, drug cartel,

cyberquatting, international money laundering. Sedangkan dari sisi hukum, berkembangnya

kegiatan teknologi informasi menimbulkan persfektif dalam cabang ilmu hukum antara lain,

hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara dan internasional, dan dari perspektif

spesialisasi bidang hukum adalah hukum pasar modal, perbankan, hak atas kekayaan intelektual,

dan pajak.12

Perkembangan teknologi informasi terakhir, khususnya ledakan informasi dalam dunia maya

atau telematika (cyberspace) dan internet membawa perubahan ke segala aspek kehidupan

manusia, pendidikan, hiburan, pemerintahan, dan komunikasi. Istilah telematika menunjuk

kepada sebuah ruang elektronik (electronic space), yakni sebuah masyarakat virtual yang

terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (interconnected

computer networks).13

Hampir setiap kali berbicara mengenai teknologi informasi, maka sulit dipisahkan dengan

persoalan jaringan (net). Dewasa ini dikenal dengan istilah internet, intranet dan ekstranet.

Internet didefinisikan sebagai “a global network connecting millions of computers”14, intranet

adalah “a private network belonging to an organization, usually a corporation, accessible only

by the organization’s members, employes, or others with authorization15, dan ekstranet adalah

“a fancy way of saying that a corporation has opened up portions of its intranet to authorized

users outside the corporation.16

Peran penting internet secara umum adalah17 :

a. Distribusi geografis mencakup seluruh dunia, pada saat masuk dalam jaringan maka

dapat berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia.

b. Memperlihatkan arsitektur yang kuat, karena merupakan jaringan kerja dan tidak

terdapat pusat kontrolnya.

c. Kecepatan beroperasinya sesuai waktu yang sesungguhnya (real time speed).

d. Aksesnya bersifat universal, siapapun dapat menghubungkan diri dengan jaringan

internet.

e. Memberikan kebebasan berbicara, tidak ada larangan untuk berpendapat dan berbicara.

Bagi Indonesia, permasalahan teknologi informasi masih dapat dikatakan sebagai hal yang

relatif baru. Kalaupun dibeberapa kota terasa masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan

teknologi ini, pada kenyataannya pemanfaatan itu hanya untuk hal-hal yang kurang produktif

bagi kepentingan ekonomi dan pemerintahan.18 Kondisi demikian tidak terlepas dari kepastian

hukum penggunaan teknologi informasi ini. Banyak negara telah memiliki undang-undang yang

mengatur teknologi informasi, seperti Singapura dengan The Electronic Transaction Act, Amerika

Serikat dengan The Digital Signature Act pf 1999, dan Australia memiliki The Electronic

Transaction Bill 1999, sedangkan Indonesia belum mengeluarkan regulasinya.

Dalam transaksi perdagangan eletronik (e-commerce), sangat terkait erat dengan masalah

tanda tangan, pembuktian, perlindungan konsumen dan Hukum Perdata International.19

Konsumen dalam transaksi elektronik sering tidak berpikir panjang dalam menyetujui berbagai

kontrak yang dibuat ketika transaksi jual beli. Persoalan yang mungkin timbul, antara lain

bagaimana jika salah dalam pengiriman barang yang telah dijual/dibeli, jika pembayaran

dilakukan kepada orang yang tidak berhak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, materi seperti

liability, availability, Notice Disclaimers, compliance, dispute resolution, dan termination

sebaiknya dituangkan dalam perjanjian antara Electronic Marketplace dengan anggotanya.20

Yang paling menarik dari perkembangan pasar dalam dunia maya adalah bisnis yang dikenal

dengan Business to Business (B2B) e-commerce marketplace, yaitu suatu situs web dimana

pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar pikiran/ide, komunikasi, beriklan, mengadakan

lelang, tender, penawaran dan melaksanakan perdagangan atau transaksi. Bisnis cara ini telah

dilakukan di seluruh dunia, dan perkembangan B2B nilai transaksinya mencapai $25 billion pada

tahun 2000 dan pada tahun 2005 diperkirakan mencapai $2,2 trillion,21 sedangankan Betty

Spence memperkirakan pada tahun 2000 pendapatan yang dihasilkan dari e-commerce sebesar

$210 billion, dan pada tahun 2004 di United States sebesar $2.7trillion, di asia Pasifik $1.6

trillion dan di Eropa sebesar $1.5 trillion22, suatu nilai yang sangat fantastis.

Sejalan dengan perkembangan pasar perdagangan eletronik, cyberpayment system juga

mengalami perkembangan dalam masyarakat. Saat ini terdapat 4 model23 yang dikenal yaitu :

a. The Mercahant Issuer Model, yaitu Issuer Smart Card dan penjual barang adalah pihak

yang sama, misalnya the creative star farecard used by riders in the Hongkong Transit

System

b. The Bank Issuer Model, yaitu Merchant dan Issuer adalah pihak yang berbeda. Transaksi

dikliringkan melalui sistem financial traditional, misalnya banksys’proton card di

Belgium (licensed by Amex), dan the Danmont Card di Denmark.

c. Non bank Issuer Model, yaitu Pengguna beli e-cash dari issuer dengan menggunakan

uang tradisional dan membelanjakan e-cash pada merchant yang berpartisipasi dalam

skim tersebut. Issuer selanjutnya akan mengganti e-cash dari merchant, misalnya

DigiCash dan CyberCash.

d. Peer to Peer Model, yaitu E-Cash yang dikeluarkan oleh bank atau non bank dapat

dipindahtangankan diantara pengguna, misalnya Mondex Stored Value Smart Card.

5. Metode Penelitian

Pada kebanyakan negara, money laundering dan pembiayaan terorisme menjadi isu yang

signifikan dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan penuntutannya.24 Isu money

laundering dalam beberapa tahun terakhir selalu mengemuka dan menjadi perhatian publik

khususnya di Indonesia atau tepatnya sejak bulan Juni 2001, yaitu pertama kalinya Indonesia

dimasukkan dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana

pencucian uang atau Non Cooperatives Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF.25

Sejak saat inilah kalangan akademis, pengamat, dan mayarakat dengan bantuan dari media

masa, memberikan perhatian besar dalam pengkajian money laundering dan dampak-dampak

yang ditimbulkannya. Sementara itu, regulator seperti Bank Indonesia, BAPEPAM dan

Departemen Keuangan telah mempersiapkan diri dalam membuat regulasi demi pembangunan

regime anti money laundering di Indonesia.

Membahas isu money laundering, tidaklah “afdzol” jika tidak memahami pengetiannya.

Terdapat beberapa pengertian money laundering sebagai berikut :

Black’s Law Dictionary mengartikan money laundering sebagai:

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction,

and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced”26

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika,

Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (the United Nations Convention Against

Illicit Trafic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988) mengartikan money

laundering sebagai :

“The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable)

offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or

disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an

offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true

nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing

that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in

such an offence or offences.”

Konvensi tersebut merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan money

laundering. Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai

karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan

obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian

uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di

bidang perbankan, narkotika, dan psikotropika.

Dalam RUU amandemen UU TPPU yang telah disetujui oleh DPR pada tanggal 16 September

2003, pencucian uang didefinisikan sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Dengan demikian aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara

menyembunyikan atau mengaburkan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil

tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime, maupun individu yang melakukan

tindak korupsi, perdagangan narkotika dan kejahatan lainnya. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, uang/pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah

menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana

seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa

keuangan yang cukup complicated.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak

hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu

terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang

membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahuinya atau patut

diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi.27 Undang-undang No. 15 Tahun

2002 di dalam Pasal 3 ayat (2) bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau

permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang diancam

pidana penjara dan pidana denda.

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah

dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang

menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan,

menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan

reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.28

Melalui tindakan yang melanggar hukum tersebut, pendapatan atau kekayaan yang didapat

kemudian dirubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal, dilakukan

dengan modus tertentu. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks

seiring dengan berkembangnya teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup complicated. Secara

sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni :

placement, layering dan integration.29

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas

kejahatan misalnya dengan menggunakan sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan

phisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain,

menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari

hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi

jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya

saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang

kedalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas

kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat

proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement

ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk

menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan

melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif

dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif

dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ’legitimate

explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci’ melalui placement maupun layering

dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali

dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada

tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang

sejalan dengan aturan hukum.

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor keuangan

khususnya perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan

pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan sistem keuangan global untuk kegiatan

pencucian uang karena jasa dan produk yang ditawarkan memungkinkan terjadinya lalu lintas

atau perpindahan dana dari satu institusi keuangan satu ke institusi keuangan lainnya (pada

tahap layering) sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan

melalui sistem keuangan global pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana

hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit

apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam institusi keuangan yang negaranya menerapkan

ketentuan kerahasiaan yang sangat ketat.

6. Kesimpulan

Berpadunya globalisasi dan kemajuan teknologi bidang informasi dan komuniksi ,telah mendorong munculnya jenis jenis transaksi bisnis yang baru dan secara berangsur cara cara bisnis yang lama di tinggalkan. Bukan saja bisnis menjadi semakin maju , tetapi juga jenis jenis transaksinya makin banyak , makin canggih dan makin cepat proses penyelesaiaannya. Di pihak lain hali ini tentunya akses negatif yang timbul tidak dapat dihindari, karena dapat memunculkan jenis jenis kejahatan bisnis (business crime) baru, dan menimbulkan persoalan lain seperti pelanggaran privacy, pornography , counterfeiting , defamation , hackers , drug cartel , cyberquatting , international money laundering

Pada kebanyakan negara , money laundering dan pembiayaan terorisme menjadi isu yang signifikan dalam rangka pencegahan , pemberantasan dan penuntutannya. Isu money laundering dalam beberapa tahun terakhir selalu mengemuka dan  menjadi perhatian publik khusunya di indonesia atau tepatnya sejak bulan juni 2001 , yaitu pertama kalinya indonesia di masukkan dalam daftar negara yg tidak koopertatif dalam pemberantasan tidak pidana pencucian uang

7. Daftar Pustaka

Judul : Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengarang / Penulis : Zulkarnain sitompul

Alamat Jurnal : 

http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/telematika_money-laundering_zs.pdf

Sumber : http://didinashter.blogspot.com/2011/05/jurnal-pengaruh-perkembangan-telematika.html